Kadis Dukcapil Bone Bolango Wawancara dengan RRI Gorontalo Bahas Transformasi Digital Layanan
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus SW Rahman, menjadi narasumber dalam wawancara bersama RRI Gorontalo yang dilaksanakan di Kantor Dukcapil Bone Bolango. Wawancara ini mengupas berbagai isu strategis terkait digitalisasi layanan administrasi kependudukan, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), keamanan dan privasi data, serta peran data dalam pembangunan nasional
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango, Oktavianus SW Rahman, menjadi narasumber dalam wawancara bersama RRI Gorontalo yang dilaksanakan di Kantor Dukcapil Bone Bolango. Wawancara ini mengupas berbagai isu strategis terkait digitalisasi layanan administrasi kependudukan, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), keamanan dan privasi data, serta peran data dalam pembangunan nasional.
Dalam penjelasannya, Kadis Dukcapil menyampaikan bahwa pemerintah tengah mendorong penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai versi digital dari KTP-el untuk mempermudah layanan publik. IKD tidak hanya berfungsi secara nasional, tetapi juga memiliki potensi sebagai alat diplomasi digital dan kolaborasi global dalam tata kelola data kependudukan.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya keamanan dan privasi data di era digital. Ancaman serangan siber seperti ransomware maupun potensi kebocoran data menjadi isu krusial yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, sistem kependudukan perlu dibangun dengan prinsip zero-trust serta didukung ketahanan siber yang kuat.
Selain itu, Kadis Dukcapil menyoroti pentingnya akurasi dan kualitas data. Data kependudukan yang tidak valid dapat menghambat pengambilan kebijakan yang efektif. Pemerintah terus melakukan data cleansing atau pembersihan data secara berkala untuk memastikan data yang tersimpan selalu mutakhir dan akurat.

Dalam hal pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen penting seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk mengatasi hal ini, Dukcapil bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya “jemput bola” ke wilayah terpencil guna memperluas akses perekaman dan penerbitan dokumen.
Kadis Dukcapil juga menyinggung mengenai tantangan beban administratif dan akses layanan. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan karena faktor jarak, waktu, maupun biaya. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas, infrastruktur, serta fasilitas pendukung agar layanan Dukcapil semakin mudah diakses, khususnya di wilayah perdesaan.
Di akhir wawancara, beliau menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat dan terkini merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Data ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.